Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » HUKUM » Perwalian dalam Perundang-undangan

Perwalian dalam Perundang-undangan

(106 Views) Juli 27, 2013 4:19 pm | Published by | No comment
  1. Pengertian  Wali
Perwalian, dalam arti umum, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali, dan wali mempunyai banyak arti, antara lain[1]:
Ø  Orang yang menurut hukum (agama. Adat), diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
Ø  Pengasuh pengantin pada saat menikah (yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
Ø  Orang saleh (suci), penyebar agama.
Ø  Kepala pemerintah dan lain sebagainya.
Adapun perwalian dalam pendefinisian KHI pada pasal 1 huruf (h) bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
Dalam pemahaman agama (Islam). para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus balig, mengerti, dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil.
  1. Peraturan atau Perundang-undangan Perwalian
1.      Pasal-pasal pengangkatan seorang wali
Ø  Pada undang-undang No 1 Tahun 1974 bab XI Perwalian :
Pasal 50
(1)   Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
(2)   Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
Pasal 51
(1)   Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
(2)   Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berlaku baik.
(3)   Wali wajib mengurus anak yang di bawah pengusaannya dah harta bendanya sabaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
(4)   Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
(5)   Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang timbulkan karena kesalahan atau kelelaiannya.
Pasal 52
Terhadap wali berlaku juga pasal 48[2]undang-undang ini.
Ø  Pada Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991):
Pasal 107
(1)   Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2)   Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
(3)   Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
(4)   Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.
Pasal 108
Orang tua dapat mewariskan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.
                                                     
2.      Pasal-pasal pencabutan/pemberhentian seorang wali
Ø  Pada undang-undang No 1 Tahun 1974 bab XI Perwalian:
Pasal 53
(1)   Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49[3]undang-undang ini.
(2)   Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.
Pasal 54
Wali yang telah mengakibatkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaanya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang besangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerigian tersebut.
Ø  Pada Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991):
Pasal 109
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkan kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali itu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

 


[1] H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat (Kajian Fiikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet II, Juli 2010), h. 207
[2] Pasal 48: orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
[3] Pasal 49: (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. ia berlaku buruk sekali. (2) meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berrkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tesebut.
Categorised in:

No comment for Perwalian dalam Perundang-undangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *