Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » HUKUM » Delik Money Politic Dalam Pemilu

Delik Money Politic Dalam Pemilu

(103 Views) Februari 2, 2017 5:01 am | Published by | No comment
  1. Dasar Hukum

Undang-undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang :

Pasal 73

  • Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Penjelasan :

Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

  • Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  • Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
  1. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  2. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  3. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
  • Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Pasal 187A

  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  • Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  1. Kualifikasi Tindak Pidana
  1. Tindak pidana khusus

Tindak pidana berkenaan dengan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, yang diatur di luar KUHP.

  1. Tindak pidana kejahatan

Karena perbuatannya tercela, karena merusak sistem demokrasi Indonesia, yang menganut prinsip luber (langsung, umum, bebas, rahasia)  dan jurdil (jujur dan adil),  yang pelakunya wajib dituntut dan kalau terbukti harus dijatuhi pidana.

  1. Tindak pidana biasa

Tindak pidana biasa dalam arti tidak perlu adanya pengaduan dari korban. Setiap warga negara berkewajiban untuk melaporkan tindak pidana ini.

 

  1. Tindak pidana sengaja (dolus)

Tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja, baik sengaja dengan tujuan, sengaja dengan kepastian dan/atau sengaja dengan kemungkinan bahwa tindakannya dilarang oleh hukum.

  1. Unsur Pasal 187A
  • Unsur-unsurnya terdiri :
    • Setiap orang

Orang di sini dapat berupa orang pribadi maupun suatu korporasi (badan hukum dan bukan badan hukum). Orang di sini adalah pelaku yang memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan.

  • Sengaja

Baik dengan niat atau tujuan, atau sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kemungkinan.

  • Melawan hukum

Melawan hukum di sini dalam arti melawan hukum formal (onwetmatige daad), yang mengatur larangan.

  • Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung

Menjanjikan dalam arti si pemberi belum menyerahkan uang atau materi tersebut kepada penerima, baik langsung ataupun tidak langsung.

Memberikan dalam arti si pemberi telah menyerahkan uang atau materi tersebut kepada penerima, baik langsung ataupun tidak langsung.

  • Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu
  • Unsur-unsurnya terdiri :
    • Pemilih

Pemilih adalah WNI yang telah resmi terdaftar sebagai pemilih.

  • Sengaja

Baik dengan niat atau tujuan, atau sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kemungkinan.

  • Melakukan perbuatan melawan hukum

Melawan hukum di sini dalam arti melawan hukum formal (onwetmatige daad), yang mengatur larangan.

  • Menerima pemberian atau janji

Menerima pemberian artinya pemilih telah menerima uang atau materi lainnya tersebut sebagai imbalan.

Menjanjikan artinya pemilih belum menerima uang atau materi lainnya tersebut sebagai imbalan.

  • Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu
  1. Hukum Acara
  1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  2. Peraturan perundang-undangan pilkada.

No comment for Delik Money Politic Dalam Pemilu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *